KOMPAS cetak - Pengadilan Dibentuk di 33 Ibu Kota Provinsi

KOMPAS cetak - Pengadilan Dibentuk di 33 Ibu Kota Provinsi: "Pengadilan Dibentuk di 33 Ibu Kota Provinsi

Jumat, 28 Agustus 2009 | 04:19 WIB

Jakarta, Kompas - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menyepakati pembentukan Pengadilan Tipikor di 33 ibu kota provinsi begitu undang-undang disahkan."

rakyatmerdeka.co.id - 821 Terdakwa Korupsi Kenapa Diputus Bebas

rakyatmerdeka.co.id - 821 Terdakwa Korupsi Kenapa Diputus Bebas: "821 Terdakwa Korupsi Kenapa Diputus Bebas
Rabu, 26 Agustus 2009, 00:04:00 WIB


Jakarta, RMOL. 221 Hakim Dilaporkan Ke Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) berjanji akan mempelajari laporan masyarakat terkait hakim yang melanggar kode etik dengan mengeluarkan putusan bebas terhadap terdakwa yang terlibat kasus dugaan korupsi. Kalau terbukti bersalah, KY akan merekomendasikan agar hakim itu dipecat oleh Mahkamah Agung (MA)."

KOMPAS cetak - Mantan Menteri Kesehatan Ditahan

KOMPAS cetak - Mantan Menteri Kesehatan Ditahan: "Mantan Menteri Kesehatan Ditahan

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:24 WIB

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (21/8), menahan mantan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi. Langkah ini adalah tindak lanjut setelah pada 20 Mei 2009, Sujudi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan tahun 2003. Dalam proyek senilai Rp 190 miliar itu, negara diduga dirugikan sekitar Rp 91,5 miliar."

KOMPAS.com - Mantan Pemilik Bank Century Dituntut 8 Tahun

KOMPAS.com - Mantan Pemilik Bank Century Dituntut 8 Tahun: "Mantan Pemilik Bank Century Dituntut 8 Tahun"

detikNews : situs warta era digital | Perlu Dibuat Pengadilan Tipikor di Seluruh Indonesia

detikNews : situs warta era digital | Perlu Dibuat Pengadilan Tipikor di Seluruh Indonesia: "Perlu Dibuat Pengadilan Tipikor di Seluruh Indonesia
Hery Winarno - detikNews

Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) perlu dibangun di seluruh Indonesia. Sebabnya kasus korupsi terjadi di seluruh negeri ini. Terlebih masyarakat lebih percaya pada hakim adhoc Tipikor dibandingkan hakim di Pengadilan Negeri."

VIVANEWS - NASIONAL - Tomy Winata VS Tempo: MA Tak Gunakan UU Pers

VIVANEWS - NASIONAL - Tomy Winata VS Tempo: MA Tak Gunakan UU Pers: "MA Tak Gunakan UU Pers"

VIVANEWS - NASIONAL

VIVANEWS - NASIONAL: "PERATURAN PERUNDANGAN
» indek"

detikNews : situs warta era digital | KPK Minta Polisi Usut Pelaku Pemalsu Surat Pencekalan Anggoro

detikNews : situs warta era digital | KPK Minta Polisi Usut Pelaku Pemalsu Surat Pencekalan Anggoro: "KPK Minta Polisi Usut Pelaku Pemalsu Surat Pencekalan Anggoro"

detikNews : situs warta era digital | Trimedya: Polisi Harus Lindungi Anggoro

detikNews : situs warta era digital | Trimedya: Polisi Harus Lindungi Anggoro: "Testimoni Antasari
Trimedya: Polisi Harus Lindungi Anggoro"

detikNews : situs warta era digital | Adik Anggoro Temui Jaksa di Kejagung, Hendarman Jangan Diam Saja

detikNews : situs warta era digital | Adik Anggoro Temui Jaksa di Kejagung, Hendarman Jangan Diam Saja: "Adik Anggoro Temui Jaksa di Kejagung, Hendarman Jangan Diam Saja"

detikNews : situs warta era digital | Yang Pilih Antasari Jadi Pimpinan KPK Harus Tanggung Jawab

detikNews : situs warta era digital | Yang Pilih Antasari Jadi Pimpinan KPK Harus Tanggung Jawab: "Yang Pilih Antasari Jadi Pimpinan KPK Harus Tanggung Jawab"

PEMBERANTASAN KORUPSI Hakim Karier "Juara" Bebaskan Terdakwa!

Senin, 10 Agustus 2009 | 03:09 WIB

Eksistensi Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta kini tinggal menunggu hari. Desember 2009, pengadilan itu segera berakhir, apalagi jika Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tak kunjung diselesaikan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, pekan lalu, menyatakan, jika hingga Desember 2009 Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tak juga terbentuk, semua kasus korupsi akan diperiksa di pengadilan negeri (pengadilan umum).

Pertanyaannya, jika nanti kasus korupsi diadili di pengadilan umum, apakah akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi atau sebaliknya? Dari pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), selama lima tahun terakhir, komitmen pengadilan umum justru dipertanyakan.

Pasalnya, banyak terdakwa kasus korupsi yang diadili pengadilan umum, yang semuanya terdiri atas hakim karier, justru dibebaskan. Ini berbeda dari Pengadilan Tipikor, yang memadukan hakim karier dan hakim ad hoc, yang selama ini tak pernah membebaskan terdakwa korupsi dari hukuman.

Tidak heran jika ICW menjuluki hakim karier sebagai ”juara” membebaskan terdakwa korupsi. Juara karena, dari pantauan ICW di sejumlah pengadilan umum, selama lima tahun terakhir (sejak tahun 2005) jumlah terdakwa kasus korupsi yang bebas di pengadilan umum bukan berkurang, tetapi malah meningkat. Ada kecenderungan pula terdakwa divonis ringan.

Bahkan, dalam semester I tahun 2009, dari 199 perkara dan 222 terdakwa korupsi yang diperiksa dan diputus di pengadilan umum, mulai dari pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung (MA) yang terpantau ICW, 153 terdakwa divonis bebas. Hanya 69 terdakwa yang bersalah.

”Namun, dari yang akhirnya diputus bersalah itu, bisa dikatakan belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Masih banyak terdakwa yang divonis di bawah satu tahun penjara,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring ICW Illian Deta Arta Sari, Rabu (5/8) di Jakarta.

Dari pengamatan ICW, lima pengadilan yang paling banyak membebaskan terdakwa korupsi adalah PN Makasar dengan 38 terdakwa, MA (13 terdakwa), PN Gresik (9 terdakwa), PN Manado (8 terdakwa), dan PN Solo (8 terdakwa).

Kondisi di pengadilan umum berbanding terbalik dengan Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada semester I-2009, dari 29 perkara dengan 32 terdakwa yang diperiksa dan diputus, tidak ada satu pun yang divonis bebas.

”Semua terdakwa divonis bersalah. Pengadilan Tipikor juga tak pernah menjatuhkan vonis percobaan atau di bawah satu tahun penjara. Rata-rata divonis di atas empat tahun,” kata Febri Diansyah, peneliti ICW.

Pantauan ICW yang menemukan bahwa hakim karier banyak membebaskan terdakwa korupsi tidak membuat kaget ahli hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Muhammad Jamin. ”Karena kinerja peradilan umum tidak maksimal dalam menangani kasus korupsi, Pengadilan Tipikor dibentuk,” katanya.

Namun, diakuinya, banyak faktor yang membuat terdakwa korupsi dibebaskan di pengadilan umum.

(Sonya Hellen Sinombor)